Mega-Berita.com Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sintang pada tahun anggaran 2024 mengelola dana APBN sebesar Rp3.600,27 miliar yang terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp855,97 miliar yang tersebar di 46 satuan kerja dan sebesar Rp2.711.378 miliar dana Transfer Ke Daerah (TKD) untuk Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi.
“sampai dengan Bulan Mei 2024, realisasi belanja APBN mencapai Rp1.487,74 miliar atau sebesar 41,32%, terdiri dari Rp1.119,05 miliar dana TKD serta Rp368,69 miliar belanja K/L” terang Kepala KPPN Sintang, Dwi Yanti Yuliarsih.
“Untuk belanja pemerintah pusat terjadi kenaikan sebesar 7,5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023. Realisasi terbesar berasal dari belanja pegawai yang mencapai Rp238,31 miliar, disusul belanja barang sebesar Rp118,72 miliar, belanja modal sebesar Rp11,59 miliar, dan terakhir belanja bansos sebesar Rp58,5 Juta” beber Dwi Yanti Yuliarsih
“Sedangkan realisasi Transfer ke Daerah terdapat peningkatan sebesar 11,08% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, meliputi Kab. Sintang sebesar Rp673,52 miliar dan Kab. Melawi Rp445,52 miliar. Realisasi Dana Desa s.d. 31 Mei 2024 mencapai Rp258.19 Miliar, terdiri dari Rp182,3 miliar disalurkan kepada 381 Desa di Kab. Sintang dan Rp75,88 miliar untuk 169 desa di Kab. Melawi” tambah Dwi Yanti Yuliarsih
“Dari sisi penerimaan, sampai dengan 31 Mei 2024 KPPN Sintang telah membukukan penerimaan sebesar Rp362,21 miliar, terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 272,18 miliar dan realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp7,05 miliar” terang Dwi Yanti Yuliarsih
Penyaluran UMi di Kab. Sintang tercatat Rp1,4 miliar dengan 313 debitur, Kab. Melawi sebesar Rp1,2 miliar dengan 330 debitur. Total penyaluran UMi di Kab. Sintang dan Melawi sebesar Rp2,6 miliar atau naik sangat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp862 juta, Jumlah debitur naik dari 179 debitur menjadi 643 debitur.
Secara umum kinerja pelaksanaan anggaran Satuan kerja mitra KPPN Sintang mengalami peningkatan, tercermin dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPPN Sintang sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) periode Mei 2024 berdasarkan data dari OM-SPAN sebesar 95,52, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023.
“Untuk itu, KPPN Sintang berharap agar kinerja Satuan kerja yang baik tersebut untuk terus dipertahakan dan ditingkatkan dengan segera memanfaatkan anggaran sesuai dengan perencanaan, melakukan upaya mitigasi atas berbagai issue yang muncul dalam penyerapan anggaran, serta dengan cermat memedomani IKPA yang meliputi dari 8 komponen yaitu indikator Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, serta Capaian Output guna mencapai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga yang efektif dan efisien” terang Dwi Yanti Yuliarsih
“Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dana APBN, KPPN Sintang berkomitmen menjaga nilai – nilai Kementerian Keuangan khususnya integritas. Ini dilakukan melalui program pengendalian gratifikasi tahun 2024 dengan jargon utama “Tolak dan Lapor Gratifikasi”. Kemudian menerapkan Tarif Layanan Rp0 (Nol Rupiah) untuk semua jenis layanan” tambah Dwi Yanti Yuliarsih
“Belanja APBN terus diarahkan dilaksanakan secara berkualitas (spending better) untuk menghasilkan output/outcome yang dapat memberi manfaat nyata bagi pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kab. Sintang dan Kab. Melawi” tutup Dwi Yanti Yuliarsih.
Syamsuardi
Publish
Sumber: KOMINFO
