Mega-Berita.com Kubu Raya Kalbar-Sebanyak Puluhan orang warga masyarakat di Desa
Sui Ambangah Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) melakukan
unjuk rasa dan protes terkait penggunaan Ijazah Palsu yang dilakukan oleh
salah satu Calon Kepala Desa dengan mendatangi kediaman Ketua Panitia
Pemilihan Kepala Desa (PPKD). Senin, 6/11/2023
Menurut Jenderal Lapangan, Angga dalam orasinya menegaskan, bahwa beberapa
Poin penting yang harus ditindak lanjuti oleh PPKD terkait temuan kami di
lapangan antara lain:
1. Adanya dugaan Ijazah Palsu dengan Nomor Induk yang sama yang digunakan oleh
salah satu oknum Kades.
2. Adanya Surat Pernyataan secara tertulis diatas materai dari Nurhakimi kakak
kandung dari Samsuri Binti Zailani
3. Adanya dugaan Legalisir Scanner Ijazah yang digunakan salah satu Kandidat
saat melakukan Pendaftaran Calon Kepala Desa waktu lalu dan
4. Tidak adanya Verifikasi data administrasi faktual yang dilakukan PPKD
kepada masing-masing kandidat.
Menanggapi unjuk rasa tersebut, Ketua PPKD, Budiman, SH berjanji akan segera
menindak lanjuti dengan mengkordinasikan masalah ini kepada Badan Pengawas
Desa (BPD) dan Panitia Pengawas Desa (Panwasdes).
"Karena kita adalah Organisasi Legal Pemerintah jadi dalam hal ini saya tidak
mau mengambil resiko sendirian dalam mengambil keputusan dan nanti saya akan
segera memberi tahu kepada Petugas yang terlibat dalam Pilkades kemarin,
“ujarnya.
Begitupun dengan Mantan Kepala Sekolah Tahun 1984, Alwi Mahmud sebelumnya
telah mengakui, bahwa mengenai Ijazah Samsuri Baidin dirinyalah yang bertanda
tangan.
"Cuma sekarang karena jaman sudah canggih bisa saja tanda tangan saya ditiru
karena saya juga sudah lupa, tapi kalau ingin lebih jelasnya datangi sekolah
baru buka Stanbuk Kelulusan Tahun 1984 nanti disitu bisa jelas dan tanyakan
kepada kawan lettingnya, untuk masalah Nomor Induk dalam satu sekolah tidak
akan sama dan jika hal itu terjadi maka tidak dibenarkan kecuali ada kesalahan
itupun ada perubahan, “jelas Alwi Mahmud.
Beberapa Kandidat Calon Kepala desa, saat dikonfirmasi media ini pada Selasa
(7/11/2023) menerangkan jika PPKD selama tahapan Pendaftaran memang tidak
pernah melakukan Verifikasi Data Administrasi secara Faktual kepada kami
sebagai Calon waktu itu, bahkan ada sebagian dari kami ini pernah mengadu
kepada Ketua PPKD tapi tidak ada jawaban dan salah satu Kandidat yang hadir
disini juga pernah melakukan protes kepada Ketua Panwasdes, Arrahman saat
melakukan Pendaftaran tapi tidak ditindak lanjuti dengan berbagai alasan,
"ujar Para Kandidat.
Masyarakat yang turun melakukan Orasi unjuk rasa tersebut menyatakan sikap,
bahwa jika Ketua Panitia dalam hal ini PPKD tidak merespon cepat untuk
melakukan Audensi dengan pihak terkait maka mereka akan turun kembali dengan
jumlah yang lebih banyak lagi.
Sebelumnya juga diketahui jika para Kandidat juga pernah melakukan pengecekan
kepada pihak Dinas Pendidikan terkait dalam hal ini.
Disisi lain para Kandidat juga segera menindak lanjuti serta akan melaporkan
kejadian tersebut ke Polda Kalbar berdasarkan bukti-bukti atas dugaan
Pemalsuan Ijazah dan Perampasan Hak Data orang lain.
(Liputan tim)
