Mega-Berita.com Sorotan Tajam Kalangan PERS Terhadap Pemerintah Terkait
Pengesahan Pasal KHUP Terbaru Dilangsir dari Berita RADAR NUSANTARA NEWS 13
Desember 2022, Menjadi Sorotan tajam bagi Insan PERS di seluruh
Nusantara, dimana Baru-baru ini Ketua dan Anggota DPR-RI telah mengesahkan
Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menjadi kontroversi di
Negara Republik Kesatuan Indonesia.(12/12/21)
Mari kita bahas dan cermati bersama apa yang menjadi Sorotan Tajam Pasal
Kontroversi dari KHUP yang terbaru sehingga dapat mengancam Insan PERS di
seluruh Nusantara.
Pasal terbaru UU KUHP yang telah berpotensi mengkriminalisasi Wartawan dan
mengancam kemerdekaan PERS, kemerdekaan berpendapat, dan berekspresi, adalah
sebagai berikut ini :
1. Pasal 188 yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran atau pengembangan
ajaran Komunisme/Marxisme - Leninisme.
2. Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 yang mengatur tindak pidana penyerangan
kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden.
3. Pasal 240 dan Pasal 241 yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap
Pemerintah.
4. Pasal 263 yang mengatur tindak pidana penyiaran atau penyebarluasan berita
atau pemberitahuan bohong.
5. Pasal 264 yang mengatur tindak pidana kepada setiap orang yang menyiarkan
berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap.
6. Pasal 280 yang mengatur tentang gangguan dan penyesatan proses peradilan.
7. Pasal 300, Pasal 301, dan Pasal 302 yang memuat tentang tindak pidana
terhadap agama dan kepercayaan.
8. Pasal 436 yang mengatur tindak pidana penghinaan ringan.
9. Pasal 433 mengatur tindak pidana pencemaran.
10. Pasal 439 mengatur tindak pidana pencemaran orang mati.
11. Pasal 594 dan Pasal 595 mengatur tindak pidana penerbitan dan pencetakan.
Jadi telah diketahui, bahwa di dalam KUHP terbaru ada sejumlah hal yang diatur
salah satunya terkait dengan Pasal UU Tentang Kebebasan PERS yang menjadi
Sorotan Tajam bersama
Insan PERS jelas dapat mengedepankan azas lex specialis derogat generalis
(ketentuan khusus bisa mengalahkan ketentuan umum) dengan UURI no. 40 Tahun
1999 Pasal 50 KUHP.
“Itu pasti akan berbenturan di lapangan dengan para penegak hukum, namun kita
sebagai Insan PERS tidak akan pernah perduli karena ada azas yang kita kenal
lex specialis derogat generalis yang mana ketentuan khusus bisa mengalahkan
ketentuan umum. Sudah Jelas ini tidak berpengaruh ke kita dan
'The Journalist Must Be United !!", Jelas Bung Joe selaku Koordinator Liputan
Nasional dari beberapa Media cyber di Indonesia.
Adapun Bunyi dari Pasal 50 KHUP adalah, "Barang Siapa Melakukan Perbuatan
Untuk Melaksanakan Ketentuan Undang-undang Tidak Bisa Dipidana".
"Yang jika dihubungkan dengan Wartawan dan Media sebagai pelaksana UURI no. 40
Tahun 1999, maka tidak boleh dipidana!!", tegasnya.
Bahkan Ia juga katakan, "Karena itulah sebagaimana tercantum dalam pasal
tersebut, dinyatakan bahwa Wartawan/Wartawati dalam melaksanakan tugas
profesinya mendapat perlindungan hukum"
Sumber(Rusman)
Publis rilis (Budi Ardani)
