Mega-Berita.com Sanggau - Upaya aparat penegak hukum dalam melakukan
pencegahan dan penindakan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi selama ini
cukup mendapat apresiasi dari banyak pihak.
Namun demikian, Ketua Presidium Forum Wartawan & LSM Kalbar Indonesia, DR
Sukahar SH MH berharap, hal itu tidak lantas membuat para aparat penegak hukum
merasa puas.
"Jangan lalu merasa puas hanya karena melakukan penangkapan dan penahanan terhadap 1 atau 2 orang pelaku Tindak Pidana Korupsi, sementara kasus -kasus yang lainnya ditinggalkan," katanya mengingatkan, belum lama ini.
Menurut Sukahar, masih banyak kasus-kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi yang seharusnya diungkap ke publik. Tapi ironinya, terdapat kasus sudah ditangani dan diperiksa–baik oleh Polda Kalbar dan Kajati Kalbar di sejumlah kota dan kabupaten–yang malah seolah menguap."Menjadi senyap alias hilang ceritanya," kritiknya.
Terpisah, Sekretaris Jenderal Forum Wartawan & LSM Kalbar Indonesia, Wawan
Daly Suwandi meminta kepada aparat penegak hukum, baik Polda Kalbar
maupun Kajati Kalbar serius melakukan pemberantasan tindak kejahatan, terutama
Tindak Pidana Korupsi.
"Tidak hanya sebatas pemanggilan-pemanggilan saja terhadap sejumlah oknum di beberapa SKPD yang ada di Kalbar, baik terhadap oknum kepala dinasnya atau oknum PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) untuk mengklarifikasi laporan yang disampaikan," jelasnya.
"Akan tetapi diharapkan dapat meningkatkannya ke penyelidikan dan penyidikan, supaya bisa menjadi jelas progres hukumnya. Selain itu masyarakat memerlukan adanya keadilan juga kepastian secara hukum," pungkas Wan Daly.
"Jangan lalu merasa puas hanya karena melakukan penangkapan dan penahanan terhadap 1 atau 2 orang pelaku Tindak Pidana Korupsi, sementara kasus -kasus yang lainnya ditinggalkan," katanya mengingatkan, belum lama ini.
Menurut Sukahar, masih banyak kasus-kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi yang seharusnya diungkap ke publik. Tapi ironinya, terdapat kasus sudah ditangani dan diperiksa–baik oleh Polda Kalbar dan Kajati Kalbar di sejumlah kota dan kabupaten–yang malah seolah menguap."Menjadi senyap alias hilang ceritanya," kritiknya.
"Tidak hanya sebatas pemanggilan-pemanggilan saja terhadap sejumlah oknum di beberapa SKPD yang ada di Kalbar, baik terhadap oknum kepala dinasnya atau oknum PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) untuk mengklarifikasi laporan yang disampaikan," jelasnya.
"Akan tetapi diharapkan dapat meningkatkannya ke penyelidikan dan penyidikan, supaya bisa menjadi jelas progres hukumnya. Selain itu masyarakat memerlukan adanya keadilan juga kepastian secara hukum," pungkas Wan Daly.
Red.
