Mega-Berita.com Sekadau - Rapat paripurna ke V masa persidangan ke III untuk
mendengarkan Pendapat Akhir (PA) 7 dari 8 fraksi terhadap Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
tahun anggaran 2021.
Rapat paripurna tersebut di pimpin oleh ketua DPRD Radius Efendy didampingi
oleh Handi wakil ketua dan Zainal wakil ketua, Kamis (14/07/2022) di rumah
sidang kantor DPRD kabupaten Sekadau.
Dalam pembukaan ketua DPRD Radius Efendy mengatakan, bahwa pembahasan LKPj
tahun 2021 sudah sesuai mekanisme yang berlaku.
"Pembahasan dan LKPj bupati tahun 2021 sudah sesuai aturan perundang-undangan
yang berlaku, makanya hari bisa dilanjut dengan PA,"kata Radius
Kesempatan pertama untuk menyampaikan PA-nya adalah partai Demokrat yang
disampaikan oleh Moloy ,dalam paparannya fraksi ini mengapresiasi kinerja
pemerintah daerah kabupaten Sekadau yang mana selama ini telah berhasil
menghentikan penyebaran covid-19 dikabupaten Sekadau.
"Sesuai pertimbangan seluruh anggota fraksi, maka fraksi kami menyetujui
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
tentang LKPJ bupati tahun 2022 menjadi Peraturan Daerah (Perda),"katanya.
Sementara itu yang mendapat giliran kedua adalah fraksi partai Hati Nurani
Rakyat (Hanura) namun lagi-lagi fraksi ini mangkir sejak PU sampai PA. Sehinga
fraksi ini tidak menyampaikan PA.
Kemudian yang mendapat giliran kedua adalah fraksi Partai Indonesia Perjuangan
(PDIP) yang dibacakan oleh Bambang, dalam PA-nya fraksi ini masih menekankan
agar Pendapat Asli Daerah.(PAD) tetap harus di carikan potensinya agar bisa
meningkat di tahun-tahun kedepan.
Karena menurut fraksi moncong putih dengan naiknya PAD bisa menjadi modal
untuk kemajuan daerah.
"PAD bisa menjadi modal untuk kemajuan daerah, makanya sangat penting instansi
terkait mencari trobosan untuk menggali potensi yang ada,"sarannya.
Fraksi ini juga setuju agar Raperda tentang LKPj menjadi Perda LKPj.
Sementara itu fraksi Golongan Karya (Golkar) yang dibacakan oleh Matius Candra
Dawi, fraksi ini menyarankan agar dalam APBD tahun berikutnya dapat Berjalan
dengan baik,.maka setiap harus membuka rencananya kerja yang baik dan tepat
sasaran.
Tujuannya tentu agar agar apa yang di rencana dalam anggaran di SKPD
masing-masing harus tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Sesuai hasil kesepakatan seluruh anggota fraksi Golkar, maka fraksi.kami
setuju agar Raperda LKPj menjadi Perda,"kata Dawi.
Sementara itu fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) juga menyatakan menerima
agar Raperda LKPj bisa di sahkan menjadi Perda.
"Kami dari fraksi PAN menerima agar Raperda LKPj tahun 2021 disahkan menjadi
Perda LKj,"kata Herman.
Sementara itu giliran fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerinda) yang
dibacakan oleh Harianto, fraksi ini juga mengapresiasi kepada semua pihak yang
terlibat dalam pembahasan Raperda LKPj bupati tahun anggaran 2021,sehinga hari
ini bisa paripurna kan kembali' untuk mendengarkan PA fraksi.
"Fraksi kami bisa menerima agar Raperda LKPj tahun anggaran 2021 bisa disahkan
menjadi Perda LKPj tahun 2021," katanya.
Fraksi Gerindra oleh Harianto Siotie mengapresiasi kepada semua pihak, hingga
pembahasan Raperda tersebut bisa selesai.
"Fraksi kami bisa menerima dan menyetujui agar Raperda LKPj bisa
disajikan menjadi Perda," ucapnya..
Sementara itu giliran fraksi Persatuan yang dibacanya oleh Lorensius Ardi
Wiranata, menurut fraksi ini hasil dari pembahasan yang baik menunjukkan
keberhasilan yang baik,semua ini berkat kerjasama semua pihak, sehinga Raperda
ini di bahas tepat waktu.
Fraksi ini menyarankan agar sumber -sumber PAD perlu ada kajian yang
baik untuk mengoptimalkan apa saja potensi daerah yang dapat menambah sumber
PAD.
"Agar PAD meningkatkan perlu wadah evaluasi dalam hal pemungutan sumber PAD.
Fraksi ini juga minta agar agar pihak terkait melihat sarana Penerangan Jalan
Umum (PJU) tidak berfungsi dengan baik,"sarannya.
Kemudian giliran fraksi Nasdem, yang dibacakan oleh M. Ardiyansyah fraksi ini
menilai bahwa selama ini meski Pandemi Covid-19 iklim investasi sangat baik.
Ia juga menyatakan agar pemerintah segera mengamankan langkah strategis dan
efisiensi, untuk membenahi ASN pada SKPD agar roda pemerintahan daerah bisa
berjalan dengan baik.
Jika roda pemerintahan berjalan dengan baik maka secara otomatis berimplikasi
pada lancarnya pembangunan.
"Fraksi ini juga meminta agar pimpinan eksekutif segera membenahi pimpinan
SKPD yang ada, agar roda pembangunan berjalan dengan baik,," sarannya.
Hadir pada paripurna tersebut,. perwakilan dri Kapolres, sejumlah kepala SKPD,
dan para undangan lainnya.
(budi/tim red)
