Mega-berita-com – Sekretaris Komisi C DPRD Sintang, Melkianus menekankan perlunya peran pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru, karena memang kebijakan pengangkatan sekarang ini ada di sana. Baik itu melalui penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sementara itu, lalau kita di daerah kan hanya mengusulkan
formasi. Yang mengambil keputusan tetap pemerintah pusat. Jadi penambahan guru
PNS atau PPPK tergantung berapa besar pemerintah pusat memberikan kuota. Di
daerah hanya menerima keputusan itu.
“Perkiraan saya kekurangan tenaga guru khususnya di
pedalaman akan makin terasa nanti ketika semua tenaga honorer termasuk guru
dihapus pada tahun 2023 mendatang. Semoga rekrutmen guru nanti bisa memenuhi
kebutuhan tenaga pendidikan di Kabupaten Sintang. Mengingat kita membutuhkan
guru,” harapnya.
Sekretaris Komisi C
DPRD Sintang, Melkianus juga mengungkapkan kondisi pendidikan di daerah
perbatasan Kabupaten Sintang-Malaysia. Hingga saat ini permasalahan yang
dihadapi masih sama seperti sebelumnya, yakni kekurangan tenaga guru. Ia
menyebut fasilitasnya sudah lumayan, hanya saja kendalanya tenaga pengajar
Dikatakan legislator Partai Golongan Karya (Golkar) ini,
sekolah yang fasilitas pendidikan di perbatasan sudah memadai berada di kota
kecamatan. Seperti Merakai, ibukota Kecamatan Ketungau Tengah. Maupun Senaning
di Kecamatan Ketungau Hulu. Baik itu fasilitas SD, SMP, SMK maupun SMK di kota
kecamatan memang lumayan.
“Yang menjadi kendala, seperti yang saya sampaikan tadi
hanya tenaga pengajar. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Sintang,
pemerintah provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah pusat paling tidak
mendorong supaya tenaga pengajar itu lengkap di setiap sekolah. Sehingga mutu
pendidikan juga bisa tercapai dengan baik. Kita berharap tenaga pengajar ada di
setiap desa atau setiap sekolah. Sehingga mutu pendidikan bisa mendekati bahkan
menyamai kualitas sekolah-sekolah di kota,” harapnya Melkianus menutup
pembicaraan.
