Mega-Berita.com – Saat Dialog Forum Kalbar yang diselanggarakan TVRI Kalbar di Pontianak belum lama ini dengan tema Infrastruktur Sintang Masih Tertinggal. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Florensius Ronny mempertanyakan pembangunan tower Base Transceiver Station (BTS) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia. Tower tersebut rencananya akan dibangun di banyak desa yang tersebar di seluruh kecamatan se-Kabupaten Sintang.
“Untuk mengatasi masalah sinyal, Pemerintah Kabupaten
Sintang dalam dua tahun terakhir mendapatkan bantuan pembangunan Base
Transceiver Station (BTS) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)
Republik Indonesia. Namun hingga saat ini pembangunan BTS tersebut belum
operasional. Kalau ndak salah sejak dua tahun lalu Kabupaten Sintang dapat
bantuan BTS mini ratusan titik dari Kominfo. Namun yang kita sayangkan belum
berjalan. Hanya saja, berdasarkan kita rapat kerja terakhir dengan Diskominfo
Sintang, pembangunan BTS baru sampai survei dan penentuan titik lokasi untuk
pembangunan towernya,” kata Florensius Ronny.
Padahal, Florensius Ronny memperkirakan jka semua tower BTS
sudah dibangun dan operasional, dipastikan sekitar 80 persen wilayah Kabupaten
Sintang akan mendapatkan dapat sinyal seluler maupun internet yang lancar. Mengingat
BTS yang akan dibangun jumlahnya ratusan dan dibangun secara bertahap di
desa-desa pedalaman dan terisolir Kabupaten Sintang.
Sementara, sekarang ini perkiraan Florensius Ronny baru sekitar
40-50 persen daerah yang terjangkau sinyal di Kabupaten Sintang. Makanya masyarakat
sangat berharap dengan dibangunnya tower-tower mini di pedalaman yang sedang
diproses oleh pihak terkait. Sehingga bisa mengatasi krisis sinyal di Bumi
Senentang.
Ia mengatakan, untuk terkait ketersediaan sinyal seluler,
warga hanya bisa menaruh harapan pada pemerintah pusat. Karena memang
kewenangan ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik
Indonesia. Kalau mengharapkan pemerintah daerah, dihadapkan pada kondisi
minimnya anggaran. Apalagi dampak pandemi membuat APBD Kabupaten Sintang
menurun dua tahun terakhir.
