.jpeg)
Mega-Berita.com - Penghapusan Ujian Nasional (UN) dinilai kebijakan kurang tepat yang diambil pemerintah pusat (Pempus). Hal inipun dikatakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Senen Maryono, kemarin.
"Saya secara pribadi dan sebagai komisi yang membidangi pendidikan tidak sependapat ujian nasional yang mestinya menjadi standar kelulusan bagi tiap peserta didik dihapus," ucap Senen Maryono.
Senen Maryono berpendapat, harusnya pemerintah pusat tidak menghapuskan Ujian Nasional (UN), karena itu langkah yang kurang tepat. Mestinya Ujian Nasional (UN) tidak dijadikan acuan standar kelulusan bagi peserta didik.
"Dihapus kita kurang sependapat, tapi kalau tidak dijadikan acuan standar kelulusan saya sependapat. Artinya, jangan serta merta nilainya rendah lalu tidak lulus," ungkapnya.
Sebenarnya ungkap Senen Maryono, Ujian Nasional (UN) untuk pemetaan dan moto pendidikan begitu penting. Agar tenaga pendidik atau guru juga melihat dari sisi standarisasi penilaian yang dilakukan.
"Tapi kalau terserah guru, akhirnya tidak ada penilaian akhir. Sebenarnya gini, UN tetap tapi jangan satu-satunya menjadi tolak ukur kelulusan. Itu hanya untuk pemetaan, apa sih penyebabnya kalau nilainya rendah, dan itu mesti menjadi bahan evaluasi pusat hingga pemerintah daerah," kata Legislator Partai Amanat Nasional (PAN).
Senen mencotohkan, ada sekolah tingkat kelulusan anak-anak didiknya rendah dan ada juga sekolah tingkat kelulusan anak didiknya tinggi. Tentunya ini ada faktor penyebabnya.
"Nah, penyebab ini yang mestinya kita cari tahu kenapa bisa terjadi. Lakukan evaluasi bersama baik tingkat pusat, provinsi hingga daerah. Solusi kedepannya seperti apa, bukannya lalu meluluskan saja,tapi harus ada standarisasi dari kelulusan itu sendiri lah," pungkas wakil rakyat Dapil Sintang 1 ini.
