Mega-Berita.com – Untuk membantu masyarakat, pemerintah banyak sekali menggulirkan program bantuan sosial (bansos). Baik itu bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos) berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Bantuan Subsidi Upah (BSU), Bantuan Lansung Tunai (BLT) Minyak Goreng maupun banyak bantuan sosial lainnya.
Meski tujuan dari bansos itu untuk membantu masyarakat, yang
terjadi di lapangan kerap kali tidak sesuai harapan. Karena banyak sekali
bantuan sosial tersebut disinyalir tidak tepat sasaran. Kejadian itu sepertinya
lumrah di Indonesia, bahkan tidak sedikit bansos salah sasaran terjadi juga di Bumi
Senentang Kabupaten Sintang.
Dengan adanya kondisi tersebut, Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang Senen Maryono berpesan pada Dinas Sosial
Kabupaten Sintang selaku instansi yang merupakan perpanjangan pemerintah pusat
untuk menyalurkan bansos di daerah, agar mendata penerima bansos dengan baik. Pendataan
harus dilakukan dengan benar-benar tepat dan akurat.
“Penting sekali data bansos itu akurat. Supaya bantuan yang
disalurkan pemerintah dilaksanakan tepat sasaran ke penerima,” tegas Senen
Maryono.
Menurut Senen Maryono, bantuan sosial yang tidak tepat
sasaran bisa berdampak pada banyak hal. Mulai dari kecemburuan sosial bahkan
bukan tidak mungkin memicu terjadi konflik antar masyarakat.
“Saya menekankan sekali lagi, data penerima bansos haruslah
orang yang benar-benar layak menerima. Jangan sampai, yang tidak layak malah
dapat bantuan sosial itu. Itu tentu tidak tepat. Makanya petugas harus melakukan
pendataan penerima bansos dengan akurat. Berikan bansos ke masyarakat yang
betul-betul layak menerima,” pintanya lagi.
Selain itu, yang tak kalah penting adalah data penerima
bansos harus selalu diperbarhui atau menggunakan data terkini. Bukan data lama
yang mungkin saja penerima sebelumnya tidak layak lagi menerima bantuan yang
dimaksud.