Home Berita Pemkab Sintang Plh Bupati Sintang Tanggapi Informasi Soal Pelajar SMP Ikuti ANBK Dari Puncak Bukit

Plh Bupati Sintang Tanggapi Informasi Soal Pelajar SMP Ikuti ANBK Dari Puncak Bukit

Mega-Berita.com Pelaksana Harian Bupati Sintang Dra. Yosepha Hasnah, M. Si menanggapi informasi bahwa puluhan siswa SMP Negeri 4 Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, terpaksa mengikuti pelaksanaan Asassment Nasional Berbasis Komputer (ANBK) di Bukit Empaung, Perbatasan Indonesia dengan Negara Malaysia.

“program pemerataan kualitas pendidikan atau ANBK dari Kemendikbud-Ristek harusnya kebijakan tersebut tidak diberlakukan sama di setiap daerah” terang Yosepha Hasnah

"memang serba salah. Kita menyadari bahwa daerah kita baru sebagian yang punya jaringan internet dan sebagian besar juga belum ada listrik di siang hari. Masalahnya ada program pemerataan kualitas pendidikan atau ANBK dari Kemendikbud yang wajib menggunakan jaringan internet, listrik dan komputer," kata Yosepha Hasnah

“program ANBK tsrsebut tidak dikonfirmasi terlebih dahulu ke pemerintah daerah. Sebab, pengukuran tingkat kualitas pendidikan harus melihat ketersediaan infrastruktur. Mestinya kebijakan ini tidak diberlakukan sama di setiap daerah. Artinya pengukuran tingkat kualitas pendidikan juga harus melihat ketersediaan infrastruktur terkait jatingan internet, listrik dan laptop atau komputer di satuan pendidikan," tambah Yosepha Hasnah

“Pemkab Sintang sudah menyampaikan kondisi infrastruktur kepada Kemendikbud melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Kalbar. Namun apa mau dikata kebijakan sudah terlanjur digulirkan. Akhirnya pasti banyak masalah yang dialami oleh sekolah-sekolah di Pedalaman, yang nota bene tidak ada listrik dan internet," tambah Yosepha Hasnah

“sebenarnya Kabupaten Sintang ada mendapatkan bantuan berupa BTS jaringan internet tahun 2021. Bakti Kominfo ada membangun tower internet untuk wilayah Ketungau Tengah ada 14 unit dan Ketungan Hulu ada 5 BTS. Bahkan rencananya Kementerian Kominfo akan membangun BTS untuk semua desa di daerah perbatasan dan akan selesai tahun 2024," tambah Yosepha Hasnah.

Cecep/Humas Pemda