 |
| Gubernur Kalimantan Barat yang diwakili oleh Kepala Biro Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, drg. Hary Agung
Tjahyadi, M.Kes melakukan kunjungan kerja sekaligus bersilaturahmi
dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang & masyarakat Kabupaten
Sintang, yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Sintang, pada Kamis,
(2/9/2021). |
Mega-Berita.com Dalam upaya menciptakan situasi yang kondusif, aman, tentram & damai, merawat kerukunan umat beragama, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di Kabupaten Sintang, serta mempererat tali silaturahmi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Sintang, Gubernur Kalimantan Barat yang diwakili oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, drg. Hary Agung Tjahyadi, M.Kes melakukan kunjungan kerja sekaligus bersilaturahmi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang & masyarakat Kabupaten Sintang, yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Sintang, pada Kamis, (2/9/2021).
Turut mendampingi Kepala Biro Kesra Provinsi Kalbar, yakni, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Drs. H. Syahrul Yadi, M.Si, Perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Barat, Dra. Hj. Isriyah, Asisten I bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Sy. Yasser Arafat, S.Sos, M.Si, jajaran forkopimda, para pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Sintang, para tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakat di Sintang.
Pesan Gubernur Kalimantan Barat yang disampaikan melalui Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, drg. Hary Agung Tjahyadi, M.Kes, menjelaskan bahwa situasi dan kondisi yang terjadi di Kabupaten Sintang beberapa hari terakhir itu merupakan masalah sosial kemasyarakatan, terutama masalah keagamaan, “tentu hal ini kita harus merujuk Kembali kepada aturan-aturan kenegaraan kita, kita punya Pancasila, pada sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, terkandung makna yang jelas mengatur tentang kerukunan umat beragama, kemudian didalam Pasal 29 UUD 1945 mengatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya, tapi sekali lagi dalam hal menterjemahkan aturan yang besar harus diterjemahkan kedalam aturan teknis, salah satunya aturan yang berhubungan dengan agama ini seperti apa, apa yang kemudian dikategorikan menodai agama itu seperti apa, sehingga kita melaksanakan kemerdekaan menjalankan ibadah menurut agama masing-masing”, kata Hary.
Selain itu juga, Hary menyampaikan pesan Gubernur Kalbar untuk tetap menciptakan situasi yang kondusif situasi dengan bersama-sama memperkuat seluruh elemen bangsa yang ada di Sintang agar pembangunan daerah tidak terhambat, “semua peran harus kita kuatkan, jangan hanya mengandalkan kekuatan Pemda, Pempro, segala upaya bis akita lakukan, baik dari kelompok masyarakat, darimana saja, bagaimana kita bisa melakukan pembangunan, kalau situasi dan kondisi tidak tertib, situasi tidak aman, maka akan terhambat pembangunannya, pesan pak Gubernur, tetap jaga persatuan dan kesatuan, menjaga kerukunan umat beragama, jangan hal-hal tersebut menganggu proses pembangunan Kalimantan Barat”, ujarnya.
Tentu, sambung Hary, hiduplah berdampingan secara harmonis, saling menghormati dan menghargai agar tercapainya kemajuan pembangunan di Kalimantan Barat, “tentu berbagai upaya yang menjadi harapan kita semua yakni mewujudkan masyarakat Kalbar yang sejahtera, hidup dalam keharmonisan, saling menghormati, saling menghargai, saling bekerjasama, apapun itu, jangan pandang suku, agama, RAS, mari kita sama-sama lakukan tugas kita masing-masing untuk memajukan Kalimantan Barat”, ucapnya.
Hary juga menegaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi selesaikanlah secara bermusyawarah, “kita punya Sila Ke-Empat dalam Pancasila, segala sesuatu bisa diselesaikan dengan musyawarah, tentu musyawarah didasari atas saling menghormati, saling menghargai, dan semua itu sudah diatur oleh Negara, diatur oleh perundang-undangan, dengan hal itulah yang menjadi dasaar kita untuk menata penyelenggaraan Negara kita, menata kehidupan sosial bermasyarakat, serta menyadari adanya hak dan kewajiban kita”, tegasnya.
Sementara itu, Asisten I bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Sy. Yasser Arafat, menyampaikan bahwa kegiatan silaturahmi ini merupakan tindaklanjut perintah dari Gubernur Kalimantan Barat sebagai wadah diskusi, “kegiatan ini adalah forum untuk kita bersilaturahmi, melakukan diskusi, tukar pikiran terkait berbagai persoalan sosial kemasyarakatan yang terjadi di Kabupaten Sintang belakangan ini, tentu persoalan ini menjadi perhatian banyak pihak, mulai dari Kabupaten Sintang, Provinsi Kalbar hingga skala nasional”, kata Yasser.
Lanjut Yasser mengatakan bahwa dengan adanya silaturahmi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Sintang bersama masyarakat Sintang diharapkan bisa mendapatkan solusi yang terbaik, “kita ingin ajang silaturahmi ini bisa membantu kita Pemerintah Kabupaten Sintang untuk mencarikan solusi, jalan terbaik, terkait persoalan sosial kemasyarakatan yang terjadi di KAbupaten Sintang belakangan ini, tentu kondisi situasi yang aman, tertib dan damai yang kita inginkan di Kabupaten Sintang, apalagi kita akan melaksanakan perhelatan skala Provinsi di Kalbar yakni Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-XXIX tingkat Provinsi Kalbar tahun 2021 pada November mendatang, tentu kita semua ingin situasi yang kondusif”, ucapnya.
Sementara itu, Kepala Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Drs. H. Syahrul Yadi, M.Si, menjelaskan didalam berbangsa dan bernegara tentu ada persoalan permasalahan, tergantung bagaimana menanggapinya, “dalam penyelenggaraan bernegara, tentu ada persoalan, baik itu ruang lingkup kecil, sedang hingga besar, untuk di Sintang kita tanggapi bahwa setiap penyelenggaraan negara selalu ada saja yang namanya masalah, oleh karena itu masalah itu dijadikan bagian daripada ujian buat kita, tinggal bagaimana kecerdasan kita untuk menyelesaikannya, sehingga diperlukan semua unsur, semua lini yang ada dinegara ini baik Lembaga, institusi, maupun masyarakat harus Bersatu padu untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini”, jelasnya.
H. Syahrul Yadi juga menyampaikan tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Agama ialah menciptakan dan menjaga Tri Kerukunan, “pertama yakni Kerukunan Umat Beragama, kedua Kerukunan Internal Umat Beragama, ketiga Kerukunan Umat Beragama dengan Pemerintah, sehingga Tri kerukunan ini menjaga kondisinya keagamaan masing-masing yang ada pada Kementerian Agama”, katanya.
Menurut H. Syahrul Yadi, Kementerian Agama akan maju paling depan untuk melakukan pembinaan jika ada persoalan sosial kemasyarakatan yang berhubungan dengan agama, “Kementerian Agama telah melakukan pertemuan, dan pada akhirnya Kementerian Agama berkomitmen untuk melakukan pembinaan, dengan mengoptimalkan pemberdayaan Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam untuk membina, jika ada persoalan sosial kemasyarakatan yang berhubungan dengan agama ditengah-tengah masyarakat, kalau ini sesuatu yang perlu dibina, maka kami tampil paling depan untuk melakukan pembinaan”, tutupnya.
Turut mendampingi Kepala Biro Kesra Provinsi Kalbar, yakni, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Drs. H. Syahrul Yadi, M.Si, Perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Barat, Dra. Hj. Isriyah, Asisten I bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Sy. Yasser Arafat, S.Sos, M.Si, jajaran forkopimda, para pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Sintang, para tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakat di Sintang.
Pesan Gubernur Kalimantan Barat yang disampaikan melalui Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, drg. Hary Agung Tjahyadi, M.Kes, menjelaskan bahwa situasi dan kondisi yang terjadi di Kabupaten Sintang beberapa hari terakhir itu merupakan masalah sosial kemasyarakatan, terutama masalah keagamaan, “tentu hal ini kita harus merujuk Kembali kepada aturan-aturan kenegaraan kita, kita punya Pancasila, pada sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, terkandung makna yang jelas mengatur tentang kerukunan umat beragama, kemudian didalam Pasal 29 UUD 1945 mengatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya, tapi sekali lagi dalam hal menterjemahkan aturan yang besar harus diterjemahkan kedalam aturan teknis, salah satunya aturan yang berhubungan dengan agama ini seperti apa, apa yang kemudian dikategorikan menodai agama itu seperti apa, sehingga kita melaksanakan kemerdekaan menjalankan ibadah menurut agama masing-masing”, kata Hary.
Selain itu juga, Hary menyampaikan pesan Gubernur Kalbar untuk tetap menciptakan situasi yang kondusif situasi dengan bersama-sama memperkuat seluruh elemen bangsa yang ada di Sintang agar pembangunan daerah tidak terhambat, “semua peran harus kita kuatkan, jangan hanya mengandalkan kekuatan Pemda, Pempro, segala upaya bis akita lakukan, baik dari kelompok masyarakat, darimana saja, bagaimana kita bisa melakukan pembangunan, kalau situasi dan kondisi tidak tertib, situasi tidak aman, maka akan terhambat pembangunannya, pesan pak Gubernur, tetap jaga persatuan dan kesatuan, menjaga kerukunan umat beragama, jangan hal-hal tersebut menganggu proses pembangunan Kalimantan Barat”, ujarnya.
Tentu, sambung Hary, hiduplah berdampingan secara harmonis, saling menghormati dan menghargai agar tercapainya kemajuan pembangunan di Kalimantan Barat, “tentu berbagai upaya yang menjadi harapan kita semua yakni mewujudkan masyarakat Kalbar yang sejahtera, hidup dalam keharmonisan, saling menghormati, saling menghargai, saling bekerjasama, apapun itu, jangan pandang suku, agama, RAS, mari kita sama-sama lakukan tugas kita masing-masing untuk memajukan Kalimantan Barat”, ucapnya.
Hary juga menegaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi selesaikanlah secara bermusyawarah, “kita punya Sila Ke-Empat dalam Pancasila, segala sesuatu bisa diselesaikan dengan musyawarah, tentu musyawarah didasari atas saling menghormati, saling menghargai, dan semua itu sudah diatur oleh Negara, diatur oleh perundang-undangan, dengan hal itulah yang menjadi dasaar kita untuk menata penyelenggaraan Negara kita, menata kehidupan sosial bermasyarakat, serta menyadari adanya hak dan kewajiban kita”, tegasnya.
Sementara itu, Asisten I bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Sy. Yasser Arafat, menyampaikan bahwa kegiatan silaturahmi ini merupakan tindaklanjut perintah dari Gubernur Kalimantan Barat sebagai wadah diskusi, “kegiatan ini adalah forum untuk kita bersilaturahmi, melakukan diskusi, tukar pikiran terkait berbagai persoalan sosial kemasyarakatan yang terjadi di Kabupaten Sintang belakangan ini, tentu persoalan ini menjadi perhatian banyak pihak, mulai dari Kabupaten Sintang, Provinsi Kalbar hingga skala nasional”, kata Yasser.
Lanjut Yasser mengatakan bahwa dengan adanya silaturahmi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Sintang bersama masyarakat Sintang diharapkan bisa mendapatkan solusi yang terbaik, “kita ingin ajang silaturahmi ini bisa membantu kita Pemerintah Kabupaten Sintang untuk mencarikan solusi, jalan terbaik, terkait persoalan sosial kemasyarakatan yang terjadi di KAbupaten Sintang belakangan ini, tentu kondisi situasi yang aman, tertib dan damai yang kita inginkan di Kabupaten Sintang, apalagi kita akan melaksanakan perhelatan skala Provinsi di Kalbar yakni Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-XXIX tingkat Provinsi Kalbar tahun 2021 pada November mendatang, tentu kita semua ingin situasi yang kondusif”, ucapnya.
Sementara itu, Kepala Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Drs. H. Syahrul Yadi, M.Si, menjelaskan didalam berbangsa dan bernegara tentu ada persoalan permasalahan, tergantung bagaimana menanggapinya, “dalam penyelenggaraan bernegara, tentu ada persoalan, baik itu ruang lingkup kecil, sedang hingga besar, untuk di Sintang kita tanggapi bahwa setiap penyelenggaraan negara selalu ada saja yang namanya masalah, oleh karena itu masalah itu dijadikan bagian daripada ujian buat kita, tinggal bagaimana kecerdasan kita untuk menyelesaikannya, sehingga diperlukan semua unsur, semua lini yang ada dinegara ini baik Lembaga, institusi, maupun masyarakat harus Bersatu padu untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini”, jelasnya.
H. Syahrul Yadi juga menyampaikan tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Agama ialah menciptakan dan menjaga Tri Kerukunan, “pertama yakni Kerukunan Umat Beragama, kedua Kerukunan Internal Umat Beragama, ketiga Kerukunan Umat Beragama dengan Pemerintah, sehingga Tri kerukunan ini menjaga kondisinya keagamaan masing-masing yang ada pada Kementerian Agama”, katanya.
Menurut H. Syahrul Yadi, Kementerian Agama akan maju paling depan untuk melakukan pembinaan jika ada persoalan sosial kemasyarakatan yang berhubungan dengan agama, “Kementerian Agama telah melakukan pertemuan, dan pada akhirnya Kementerian Agama berkomitmen untuk melakukan pembinaan, dengan mengoptimalkan pemberdayaan Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam untuk membina, jika ada persoalan sosial kemasyarakatan yang berhubungan dengan agama ditengah-tengah masyarakat, kalau ini sesuatu yang perlu dibina, maka kami tampil paling depan untuk melakukan pembinaan”, tutupnya.
Cecep/Humas Pemda
